"Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Banyumas" Universitas Wijayakusuma Purwokerto Fakultas Hukum Kelas B Semester 5

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Banyumas

Abstrak

Pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan. Hal ini mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Pembangunan ketahanan dan    dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis dalam penyediaan pangan pokok masyarakat. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan lahan pertanian sebagai sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan lahan dari alih fungsi yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Dalam konteks ini, UU No. 41/2009 menetapkan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilindungi melalui pengaturan yang jelas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan peta spasial. Selain itu, undang-undang ini memberikan kewajiban kepada pemilik lahan untuk memanfaatkan tanah sesuai peruntukan dan menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun demikian, implementasi undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan data yang akurat mengenai lahan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengoptimalkan perlindungan lahan pertanian dan mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak UU No. 41/2009 terhadap kebijakan perlindungan lahan pertanian serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya di lapangan.

PENDAHULUAN

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia menjadi isu yang sangat penting dalam konteks ketahanan pangan nasional. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, di mana sektor pertanian berperan sebagai pilar utama dalam perekonomian. Namun, dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan pertanian akibat urbanisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan populasi, perlindungan terhadap lahan pertanian menjadi semakin mendesak. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU LP2B) dirumuskan untuk menjawab tantangan ini dengan menetapkan kerangka hukum yang jelas dalam melindungi lahan pertanian.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU LP2B, adalah bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Dalam konteks ini, perlindungan lahan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, UU ini bertujuan untuk menjamin tersedianya lahan pertanian yang produktif dan mencegah alih fungsi lahan yang merugikan.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
2. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
3. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
4. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani
5. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat
6. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani
7. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak
8. Mempertahankan keseimbangan ekologis
9. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan salah satu produk hukum yang ditujukan untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan agar lahan pertanian yang produktif tidak beralih fungsi. Tidak dapat di pungkiri bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dan permintaan lahan yang meningkat setiap tahunnya, pada akhirnya lahan pertanianlah yang menjadi imbasnya, terjadi persengketaan antara petani dengan pengembang, petani dengan pemerintah daerah dan sebagainya.

Meskipun UU LP2B memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan lahan pertanian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lahan, data yang tidak akurat mengenai luas dan kondisi lahan pertanian, serta alih fungsi lahan yang terus berlangsung menjadi beberapa masalah utama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU Nomor 41 Tahun 2009 dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan implementasinya.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seharusnya mempunyai visi yang jauh kedepan paling tidak dapat menjadi panduan selama 20 tahun masa berlakunya. Dalam menyusun rencana tata ruang perlu memperhatikan aspek penggunaan tanah dan penguasaan tanah. Kedua aspek tersebut sangat menentukan kualitas dan kesesuaian dengan kondisi wilayah kota surakarta. Sehingga kemungkinan adanya penetapan kawasan pertanian dimana dalam kawasan tersebut telah berdiri bangunan permukiman dapat diantisipasi.

Adapun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Banyumas merupakan upaya penting dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlangsungan sektor pertanian. Berikut adalah kebijakan dan langkah-langkah yang diambil dalam konteks perlindungan lahan pertanian:

Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 521/684 Tahun 2022
2. Pembentukan Kelompok Kerja
3. Penyusunan Rekomendasi Perlindungan

Dengan memahami tantangan dan peluang dalam perlindungan lahan pertanian melalui UU PLP2B, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan petani di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat sosiologis atau empiris maupun yang bersifat normatif. Jenis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum (kodifikasi, undang-undang atau kontrak).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengimplementasikan sebuah peraturan, maka tak luput dari adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.